Tolak Konspirasi Pembunuhan Demokrasi Indonesia Akibat Koalisi Gemuk, Gugum Ajukan Judicial Review ke MK

- 8 Oktober 2023, 15:46 WIB
Gugum (kedua dari kanan) saat hadir dalam sidang pengajuan uji materi UU di Mahkamah Konstitusi.
Gugum (kedua dari kanan) saat hadir dalam sidang pengajuan uji materi UU di Mahkamah Konstitusi. /Istimewa

 

JABEJABE.CO - Selaku pemilih pada Pemilu Tahun 2024, pada Kamis 5 Oktober 2023, Gugum Ridho Putra, S.H., M.H mendaftarkan permohonan uji materi Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (LNRI Tahun 2017 Nomor 182, TLN RI Nomor 6109) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ke Mahkamah Konstitusi pada Tanggal 18 September 2023 melalui Tim Pengacaranya TIM ADVOKASI PEDULI PEMILU, dan telah diregister dalam Perkara Nomor 129/PUU- XXI/2023.

Langkah yang dilakukan oleh Founder sekaligus Managing Partner Kantor Hukum GUGUM RIDHO PARTNERS tersebut mengundang media ini untuk melakukan wawancara untuk mengetahui lebih jelas apa yang mendorong dirinya mengajukan Judicial Review ke Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang Pemilihan Umum.

Berikut isi wawancara jabejabe.co dengan Alumnus Magister Hukum Tata Negara Universitas Indonesia, Gugum Ridho Putra, S.H., M.H.

Apa yang membuat Anda khawatir terkait pemilihan presiden Tahun 2024?

Sebetulnya pengujian ini dilatarbelakangi oleh keresahan Saya sebagai Pemilih dan seluruh rakyat Indonesia di mana terdapat potensi Pilpres 2024 akan “dikunci” menjadi dua pasangan calon atau bahkan menjadi pasangan calon tunggal.

Hal ini tentunya berpotensi membunuh demokrasi di Indonesia sebab Pemilih dipaksa dengan pilihan yang sangat terbatas (head to head) bahkan terdapat risiko capres- cawapres dipilih secara aklamasi (Pasangan calon tunggal).

Bagaimana Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum berpotensi mempengaruhi proses pemilihan presiden?

Potensi pilpres dikunci menjadi dua pasangan calon dan bahkan menjadi pasangan calon tunggal sangat mungkin terjadi karena Ketentuan Pasal 222 hanya mengatur ambang batas bawah (minimal) koalisi sebesar 20% (dua puluh persen) kursi atau 25% suara sah saja dan tidak mengatur ambang batas atas (maksimal) koalisi.

Halaman:

Editor: Subrata


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini