Network
- Jawatan PTT (1931-1961) berdasarkan STB 1927-419.
- PN Postel (1962-1965) didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 240/1961.
- PN Pos dan Giro (1965-1978) berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 29/1965.
- Perum Pos dan Giro (1978-1995) terbentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 9 /1978 dan 24/84.
- PT Pos Indonesia (Persero) dari tahun 1995 hingga saat ini, dibentuk sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 5/1995.
Pengalihan status hukum Perum Pos dan Giro menjadi Persero, yang diatur oleh Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 1995, berdampak pada pembubaran Perum Pos dan Giro.
Dalam konteks ini, PT Pos Indonesia sebagai BUMN bertanggung jawab atas pemenuhan hak pensiunan yang sebelumnya menjadi tanggung jawab Perum Pos dan Giro.
Proses penyetaraan pensiun bagi Karyawan Pos masih memungkinkan untuk diproses, namun memerlukan dukungan dan niat baik dari Pemerintah. Pemerintah memiliki peran penting dalam memperhatikan hal ini, dan kebijakan yang diambil akan menjadi kunci utama dalam menangani isu-isu teknis yang muncul.
Baca Juga: Undangan Pengambilan Ketiga Bansos Telah Dibagikan oleh Kantor Pos, Apa yang Perlu Disiapkan
Berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, pegawai Pos yang diangkat sebelum era Perseroan memiliki kedudukan dan status sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS). Meskipun status perusahaan berubah, pegawai Pos tidak pernah secara resmi diberhentikan sebagai pegawai perusahaan.
Keberhasilan penyelesaian isu-isu ini akan sangat tergantung pada semangat Pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan Karyawan Pos yang telah memberikan sumbangan besar bagi negara dan bangsa. Kunci utamanya adalah kebijakan yang diambil oleh Pemerintah untuk mendukung proses penyetaraan pensiun ini.***
