Network
JABEJABE.CO - Film "Dirty Vote" telah menjadi sorotan publik sejak debutnya di platform YouTube pada 11 Februari lalu.
Dengan durasi 117 menit, film ini menghadirkan pandangan dari tiga pakar hukum tata negara yang menyoroti potensi kecurangan dalam proses pemilihan presiden tahun 2024.
Kontroversi seputar film ini masih terus berlanjut, terutama di media sosial, meskipun telah ditonton lebih dari 7,6 juta kali dalam waktu dua hari.
Menurut Muhammad Ihsan Maulana, seorang peneliti dari Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi, film "Dirty Vote" tidak hanya menjadi pengingat bagi mereka yang berpotensi melakukan kecurangan, tetapi juga menjadi bagian penting dalam pendidikan politik masyarakat.
Baca Juga: Jabejabe.co Tanya ke Masyarakat, Siapa Bupati Belitung Timur 2024? Nama-nama Ini Muncul
Baca Juga: Cek Bupati Terkaya di Bangka Belitung Versi LHKPN, Punya Tanah Luas dan Kas Miliaran
Ihsan menegaskan bahwa film ini menggambarkan konflik kepentingan yang bisa mengarah pada kecurangan dalam proses pemilihan presiden.
Ia menambahkan bahwa film ini tidak boleh dianggap sebagai kampanye atau upaya untuk menjatuhkan pasangan calon tertentu. Ihsan menolak anggapan bahwa "Dirty Vote" berisi hoaks atau informasi yang keliru, melainkan merupakan gambaran dari keresahan publik terhadap tahapan penyelenggaraan pemilu.
Film ini diproduksi oleh rumah produksi Watchdoc Documentary, yang didirikan oleh Dandhy Dwi Laksono dan Andhy Panca Kurniawan. Dalam proses pembuatannya, Watchdoc berkolaborasi dengan sejumlah kelompok masyarakat sipil seperti Indonesia Corruption Watch, Greenpeace Indonesia, Jaringan Anti Tambang, dan Aliansi Jurnalis Independen.
