Network
BELITUNG TIMUR, JABEJABE – Bupati Belitung Timur (Beltim) Burhanudin dan Forkopimda menerima 20 orang dari Sekretariat Bersama Ormas Beltim di ruang Rapat Bupati Beltim, Rabu 28 Februari 2024.
Dilansir dari Diskominfo SP Beltim, pertemuan tersebut membahas upaya pencegahan dan penindakan terhadap potensi kerugian keuangan daerah yang bersumber dari Dana Bagi Hasil (DBA) dari royalti timah. Lalu, peninjauan kembali pasal 24 Perda nomor 3 tahun 2020 tentang RZWP3K Provinsi Babel berkenaan dengan revisi RTRW Prvinsi Babel.
“Kami menyarankan dan merekomendasikan percepatan penerbitan Izin Penambangam Rakyat, menertibkan meja goyang dan melakukan penataan lokasi dan tata niaga timah yang berasal dari tambang rakyat,” kata Suro Mampan Siregar didampingi Rudi A dari Sekretariat Bersama Ormas Beltim.
Baca Juga: Sadar Ilegal, Apakah Meja Goyang di Beltim Siap Tertib? Taat Aturan? Bagaimana dengan WPR?
Menurut Suro, Beltim sebagai salah satu daerah penghasil bijih timah masih menyisakan beberapa permasalahan terutama terkait dengan tata niaga bijih timah yang bersumber dari tambang rakyat belum tertata dengan baik. Belum lagi permasalahan dampak buruk terhadap lingkungan, sosial, kesehatan dan ketertiban masyarakat.
"Di Beltim banyak aktifitas meja goyang yang melakukan aktivitas pemisahan dan pemurnian bijih timah di luar WIUP, Saya meminta agar ditertibkan sesuai aturan, umpamanya memindahkan meja goyang tersebut," tegas Suro.
Menyikapi hal tersebut, Bupati Beltim Burhanudin mengakui keberadaan meja goyang sudah banyak dan akan dilakukan penertiban.
“Aktifitas meja goyang sudah jadi wacana kita (pemda) untuk melakukan penertiban yang keberadaannya tumbuh seperti jamur di Beltim. Karena itu, dalam waktu dekat kita akan bahas dengan Forkopimda Beltim untuk mengambil langkah-langkah upaya penertiban secara masif di Beltim,” kata Burhanudin yang akrab disapa Aan dalam forum tersebut.
