Distribusi BBM Subsidi Nelayan Tidak Berjalan Baik, Sekber LSM dan Ormas Beri Saran dan Solusi Ke Pemerintah

"Kenyataan dilapangan sangat mempersulit nelayan, bahkan memperpanjang jalur birokrasi karena hampir semua dokumen pengurusanya berada di Provinsi Bangka Belitung dan hingga pusat," tuturnya.

Dalam kesempatan itu, M Noor dan rekan dari Sekber LSM Ormas lainya mengaku kecewa lantaran Bupati Belitung Timur tidak hadir.

Baca Juga: Peran dan Peluang Srikandi Belitong di Pemilu Legislatif DPRD Bangka Belitung 2024

Baca Juga: Rohalba Tak Jadi Wakil Ketua DPRD Kabupaten Beltim Lagi, Ini Sosok Penggantinya

Padahal kata dia, RDP ini sangat penting karena menyangkut kepentingan para nelayan di Belitung Timur.

Berikut Ini kami lampirkan Pandangan Khusus dan Saran dari Sekber LSM dan Ormas di Belitung Timur terkait distribusi BBM subsidi nelayan kepada Pemerintah: 

1. Perlunya Transparansi

Dinas Perikanan Belitung Timur perlu membuka transparansi terkait jumlah kuota BBM bersubsidi jenis tertentu dan penugasan untuk nelayan Belitung Timur, dengan rincian per SPBN, SPDN, SPBUN, dan APMS.

2. Standar Perhitungan Kuota BBM

Dinas Perikanan Belitung Timur dan Pertamina perlu menjelaskan standar dan dasar perhitungan jumlah kuota BBM jenis tertentu dan penugasan per perahu nelayan. Ini perlu dijelaskan baik dari segi teknis maupun hukum.

Baca Juga: Siapa Politikus Tajir di DPRD Belitung Timur? Asetnya Capai Puluhan Miliar