Network
Baca Juga: Gelar Pelatihan Saksi, Ini Target PPP Pada Pemilu Legeslatif 2024
3. Pemenuhan Kuota
Penting untuk menjelaskan apakah jumlah kuota yang direkomendasikan oleh Dinas Perikanan Belitung Timur dipenuhi 100 persen atau berdasarkan jumlah permintaan SPBUN, SPDN, SPBN, APMS oleh Pertamina.
4. Informasi Publik
Setiap SPBN, SPDN, SPBUN, APMS di Belitung Timur harus membuat papan informasi terbuka yang dapat dilihat langsung oleh nelayan dan masyarakat umum terkait jumlah/kuota per perahu nelayan per bulannya.
5. Pengisian BBM
SPBN, SPDN, SPBUN, APMS tidak boleh melayani pengisian BBM yang tidak termasuk dalam rekomendasi Dinas Perikanan Belitung Timur.
6. Sederhanakan Persyaratan
Pemerintah Daerah Belitung Timur dan DPRD Belitung Timur perlu memperjuangkan penyederhanaan persyaratan dan memotong rantai birokrasi yang berbelit-belit bagi nelayan dalam mendapatkan BBM subsidi jenis tertentu.
Baca Juga: Bikin Melongo! Ratusan Kendaraan Dinas Pemkab Belitung Timur Nunggak Pajak, Kuspianto Jawab Gini
Baca Juga: Carut Marut Aset, Perumahan Guru Banyak Dihuni Non ASN, Kadindik Beltim Akui Tak Punya Data
7. Perlindungan Hukum
Pemerintah Daerah dan DPRD Belitung Timur juga harus memperjuangkan jaminan perlindungan dan bantuan hukum, serta memastikan penegakan hukum yang adil bagi nelayan Belitung Timur.
