JABEJABE.CO - Pengusutan korupsi yang terkait dengan penambangan timah di lokasi izin usaha pertambangan (IUP) PT Timah Tbk di Provinsi Bangka Belitung oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) telah menetapkan 15 orang sebagai tersangka. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) telah memeriksa 142 orang sebagai saksi dalam proses penyidikan.
Para tersangka itu diumumkan bergiliran satu per satu oleh tim Jampidsus sejak Januari 2024 lalu. Tiga tersangka di antaranya adalah penyelenggara negara dari jajaran petinggi PT Timah Tbk. Yaitu, Mochtar Riza Pahlevi Tabrani (MRPT) yang ditetapkan tersangka selaku Direktur Utama (Dirut) PT Timah Tbk 2016-2021, tersangka Emil Emindra (EE) selaku Direktur Keuangan PT Timah Tbk 2018. dan tersangka Alwin Albar (ALW) selaku direktur operasional PT Timah Tbk.
Tersangka lainnya, dari kalangan swasta. Di antaranya, tersangka Suwito Gunawan (SG) Komisaris PT Stanindo Inti Perkasa, dan MB Gunawan (MBG) selaku Direktur PT Stanindo Inti Perkasa. Tersangka Hasan Tjhie (HT) selaku Dirut CV Venus Inti Perkasa (VIP). Tersangka Kwang Yung alias Buyung (BY) selaku mantan komisaris CV VIP.
Tersangka Robert Indarto (RI) sebagai direktur utama (Dirut) PT SBS, dan Tamron alias Aon (TN) sebagai pemilik manfaat atau benefit official ownership CV VIP. Tersangka Achmad Albani (AA) selaku manager operational CV VIP. Tersangka Suparta (SP) selaku Dirut PT Rafined Bangka Tin (RBT), dan Reza Andriansyah (RA) selaku Direktur Pengembangan PT RBT.
Tersangka Rosalina (RL) selaku General Menager PT Tinindo Inter Nusa (TIN). Pada Selasa (26/3/2024) penyidikan Jampidsus mengumumkan pengusaha perempuan kaya raya atau yang dikenal crazy rich Pantai Indah Kapuk (PIK) Jakarta Utara (Jakut) Helena Lim (HLM) sebagai tersangka ke-15 terkait perannya selaku Manager Marketing PT Quantum Skyline Exchange (QSE).
Baca Juga: Sulit Jual Timah? Apakah Timah dari Tambang Rakyat Bisa Dijual ke PT Timah? Begini Penjelasannya
Para tersangka tersebut dijerat sangkaan sama, Pasal 2 ayat (1), dan Pasal 3, juncto Pasal 18 UU Tipikor juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana. Kecuali terhadap tersangka Toni Tamsil (TT) yang dijerat dengan sangkaan Pasal 21 UU Tipikor terkait obstruction of justice atau perintangan penyidikan.
Kerugian negara akibat korupsi ini diperkirakan mencapai Rp 271 triliun selama periode 2015 hingga 2022. Direktur Penyidikan Jampidsus, Kuntadi, menyatakan bahwa nilai kerugian tersebut kemungkinan masih akan bertambah. Angka tersebut terkait dengan dampak kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh penambangan timah ilegal di lokasi IUP PT Timah Tbk.
Sementara itu, nilai kerugian keuangan negara masih dalam proses perhitungan dan Kejagung sedang bekerja sama dengan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta ahli lainnya untuk menentukan angka yang tepat. Tim ahli lingkungan hidup dari Institut Pertanian Bogor (IPB), Jawa Barat, juga terlibat dalam menghitung kerugian perekonomian negara.
Penyidikan ini dimulai sejak Oktober 2023 dan hingga Maret 2024, 15 orang telah ditetapkan sebagai tersangka. Di antara mereka, terdapat petinggi PT Timah Tbk dan individu dari sektor swasta. Kasus ini merupakan salah satu penyidikan terbesar yang dilakukan Kejagung.
Selain pengumuman tersangka, tim penyidik juga telah melakukan serangkaian penyitaan sejak November 2023. Ini melibatkan penggeledahan di berbagai lokasi di Bangka Belitung dan Jakarta. Barang yang disita termasuk emas, uang tunai dalam rupiah dan mata uang asing, serta mobil mewah. Selain itu, alat-alat berat yang digunakan untuk penambangan juga disita dari lokasi yang terkait dengan beberapa tersangka.
Baca Juga: Hindari Penyakit dan Radiasi, Bupati Beltim Sebut Akan Melokalisasi Meja Goyang
Baca Juga: Daftar 3 Orang Terkaya di Provinsi Bangka Belitung, Nomor 3 Mantan Wakil Gubernur
Pemeriksaan terhadap saksi-saksi terus dilakukan dengan tujuan untuk mengidentifikasi potensi tersangka lainnya. Dalam penjelasannya, Kabid Media dan Kehumasan Puspenkum Kejagung, Raharjo Yusuf Wibisono, menyatakan bahwa jumlah tersangka dalam kasus ini kemungkinan akan terus bertambah seiring dengan berlanjutnya proses penyidikan.***